Alhamdulillah, tadi pagi sudah nyontreng. Meski pilihan saya dan si tuan berbeda tapi itu sama sekali bukan masalah. Saya dan si tuan memang terikat sebagai suami istri, tapi soal memilih calon presiden, itu hak independen masing-masing kami.

 

Ketika ternyata pilihan si tuan lebih unggul dari pilihan saya, itu juga bukan suatu hal yang membuat kami harus berjarak. Saya tak perlu merasa kecil hati. Karena saya, sejauh ini, merasa bahwa pemilu ini sudah berjalan dengan semestinya. Di daerah saya, di daerah orang tua saya, di daerah beberapa saudara dan beberapa kawan saya, tak ada masalah DPT yang krusial. 

 

Saya tidak tahu mengapa DPT (Daftar Pemilih Tetap) menjadi satu isu yang santer dihembuskan pada Pemilu kali ini. Ada yang membandingkan, Pemilu 2009 ini tak sebaik Pemilu 2004. Sejauh yang saya alami, pada Pemilu 2004 lalu, nama saya terdaftar 2 kali. Di rumah asal dan di TPS deket kos. Dan saya yang jujur ini, memilih salah satunya (padahal kalau niat, bisa tuh nyoblos di dua lokasi, wong jaraknya cuma 45 menit perjalanan dan tinta celupnya cepet hilang). Sementara pada Pemilu tahun ini, saya terdaftar hanya di satu lokasi. Entah, menurut Anda, mana yang lebih baik sistem administrasi pendaftarannya?

 

 

 

Bagaimana dengan pengalaman Anda? Apa ada masalah krusial tentang DPT di lingkungan Anda?

 

Kalaupun ada, dan saya kok yakin itu ndak banyak, mungkin hanya beberapa persen saja (ini cuma perkiraan bodoh saya lho, jangan dijadikan referensi), saya rasa masyarakat punya andil di dalamnya. Kenapa? Karena di tempat saya, sekitar sebulan sebelum Pemilu, Kelurahan telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara. Masyarakat dipersilahkan untuk mengecek namanya masing-masing (atau anggota keluarganya), apakah sudah tercantum dengan benar atau belum. Kalau belum, masyarakat diperbolehkan mengajukan semacam komplain. Kalau masyarakat kita cukup pro aktif, tentu kesalahan soal DPT sangat mungkin bisa diminimalisir.

 

Nah, yang saya herankan adalah, dari dulu yang saya dengar adalah seruan agar DPT diperbaiki oleh KPU. Hampir tak ada seruan yang mengajak masyarakat untuk lebih pintar 'menjaga' hak suaranya. Misalnya dengan pro aktif menanyakan apakah dirinya sudah tercantum dalam DPS (untuk kemudian menjadi DPT). Saya jadi merasa, beberapa orang besar itu sebenarnya kurang menganggap masyarakat kita sebagai orang, sebagai individu, yang bisa lebih berdaya, lebih mandiri dan lebih cerdas jika diarahkan dengan benar.

 

Ya ya, saya sudah bosan terus 'diajari' defens mekanism yang akan menghambat kedewasaan berfikir  masyarakat. Anda bingung dengan kalimat saya ini? Maksud saya begini, saya lihat setiap ada masalah di negeri ini, pihak oposisi selalu menyatakan bahwa pimpinan X harus bertanggung jawab, pimpinan Y yang salah sistemnya dll. Setiap ada masalah, hampir selalu 'kebijakan' yang dijadikan kambing hitam. Hampir tidak ada pemimpin, pembesar, tokoh, pimpinan partai yang berusaha menanamkan kesadaran pada masyarakat bahwa bila ada masalah yang menimpa suatu masyarakat, hal pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Bukan mencari siapa yang bertanggung jawab lalu ramai-ramai memaki. 

 

Saya rindu, pada sosok pimpinan yang tak terlalu pede bahwa ia bisa membuat perubahan lebih baik. Saya rindu pada pimpinan yang menyadarkan masyarakat akan hal simpel ini: bahwa seberapapun hebat seorang pemimpin, kalau masyarakatnya tidak mau berubah (misalnya lebih disiplin, lebih giat, lebih kreatif, lebih pintar), maka negara ini ya akan tetap begini-begini saja.

 

Jadi tolonglah, para pemimpin dan calon pemimpin, berhentilah membodohi masyarakat. Tolong ajari kami kedewasaan berfikir dan bersikap.